Perkum No. 13/2023 - Sistem Pendidikan Nahdlatul Ulama

Tentang Sistem Pendidikan Nahdlatul Ulama

BAB I - Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini, yang dimaksud dengan:

Pendidikan Nahdlatul Ulama adalah usaha jam’iyah yang mendasar, terencana dan sistematis untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pelajar/santri secara aktif mengembangkan potensi dirinya berlandaskan Ahlussunah Waljama’ah Annahdliyah.
Sistem Pendidikan Nahdlatul Ulama adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan Nahdlatul Ulama.
Perkumpulan adalah jam’iyah atau organisasi Nahdlatul Ulama.
Warga Nahdlatul Ulama adalah perorangan atau kumpulan orang yang menyatakan diri sebagai warga yang taat pada peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama, peraturan perundang-undangan, serta mengikuti akidah, fikrah, amaliyah, dan harakah Ahlussunah Waljama’ah Annahdliyah.
Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan Nahdlatul Ulama.
Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan Nahdlatul Ulama.
Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Nahdlatul Ulama pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan Nahdlatul Ulama yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan Nahdlatul Ulama di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan Nahdlatul Ulama dalam keluarga dan lingkungan.
Pendidikan Pesantren adalah Pendidikan Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pondok pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning.
Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, perkumpulan, dan/atau masyarakat yang bertujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Ahlussunah Waljama’ah Annahdliyah.
Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur, mencakup Pendidikan Diniyah Formal Ula (setara Sekolah Dasar), Wustha (setara Sekolah Menengah Pertama), dan Ulya (setara Sekolah Menengah Atas).
Ma’had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan pesantren, mencakup program pendidikan Marhalah Ula (setara S1), Marhalah Tsaniyah (setara S2), dan Marhalah Tsalisah (setara S3).
Madrasah Diniyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal Nahdlatul Ulama yang hanya menyelenggarakan pendidikan agama Islam dan bahasa Arab dengan sistem klasikal, yang meliputi Madrasah Diniyah Ula (setara Sekolah Dasar), Wustha (setara Sekolah Menengah Pertama), dan Ulya (setara Sekolah Menengah Atas).
Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun di lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama.
Pendidikan Dasar adalah pendidikan dasar di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan enam tahun di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Muadalah Ula/Pendidikan Diniyah Formal Ula/Madrasah Diniyah Ula dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Muadalah Wustha/Pendidikan Diniyah Formal Wustha/Madrasah Diniyah Wustha.
Pendidikan Menengah adalah pendidikan menengah di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang lamanya tiga tahun, diselenggarakan di Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan/ Muadalah Ulya/Pendidikan Diniyah Formal Ulya/Madrasah Diniyah Ulya.
Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
Yayasan adalah badan hukum penyelenggara pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang dimiliki jama’ah atau pihak lain.
Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama yang selanjutnya disingkat BPPP NU adalah satuan kerja yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi Lembaga Pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama.
Lembaga adalah lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama yang bertugas menjalankan kebijakan dan program pendidikan dan pengajaran di semua jalur, jenis dan jenjang.
Pendidik adalah kyai, nyai, ustadz, ustadzah, guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, seperti siswa, santri, atau mahasiswa.
Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan Nahdlatul Ulama baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Nahdlatul Ulama yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan perkumpulan.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Nahdlatul Ulama.
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Nahdlatul Ulama.
Evaluasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan Nahdlatul Ulama berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan Nahdlatul Ulama.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama yang selanjutnya disingkat RMINU adalah lembaga perkumpulan Nahdlatul Ulama yang bertugas Ulama.
Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri dengan mengikuti proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di lingku melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.
Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama yang disingkat LP Maarif NU adalah perangkat departementasi perkumpulan Nahdlatul Ulama yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal.
Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama yang disingkat LPTNU adalah perangkat departementasi perkumpulan Nahdlatul Ulama yang bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan Nahdlatul Ulama yang terakreditasi.
Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang.
Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama.

BAB II - Asas, Tujuan, Dan Fungsi

Pasal 2

Pendidikan Nahdlatul Ulama berasaskan:

Pancasila
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
Ajaran Islam Faham Ahlussunah WaL jama’ah Annahdliyah yang berdasarkan prinsip adil (‘adl), moderat (tawassut), toleran (tasamuh), dan seimbang (tawazun).

Pasal 3

Pendidikan Nahdlatul Ulama bertujuan:

mengembangkan potensi Peserta Didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, serta sejahtera lahir dan batin
menanamkan komitmen Peserta Didik pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, ajaran Islam Ahlussunah Waljama’ah Annahdliyah, melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
memberikan bimbingan, pembinaan, dan pelayanan dalam pengelolaan Satuan Pendidikan dan kegiatan pendidikan yang prima dan profesional.
menyediakan pendidikan yang bermutu sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlakul karimah, dan bijak.

Pasal 4

Pendidikan Nahdlatul Ulama berfungsi melaksanakan pendidikan, dakwah, dan pengembangan masyarakat, melalui upaya pembentukan karakter dan mencerdaskan Peserta Didik guna membangun peradaban bangsa yang bermartabat.

BAB III - Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 5

Pendidikan Nahdlatul Ulama diselenggarakan berdasarkan prinsip:

ketuhanan, kebangsaan, kemaslahatan, kemandirian, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan, menjunjung sikap demokratis, ilmiah, terbuka, moderat, toleran, tidak diskriminatif, menghargai hak asasi manusia, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa
keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran; dan
pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV - Hak Dan Kewajiban

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 6

Setiap Peserta Didik di setiap Satuan Pendidikan Nahdlatul Ulama berhak:

mendapatkan pendidikan yang berkualitas, memberdayakan, moderat, dan toleran sesuai dengan ajaran Islam faham Ahlussunah WaL Jama’ah Annahdliyah
mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya
mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi
mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu
menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan; dan
bagi Peserta Didik yang non muslim berhak mendapatkan pendidikan agama atau kepercayaan dari pendidik yang sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya.

Pasal 7

Setiap Peserta Didik dalam Pendidikan Nahdlatul Ulama berkewajiban untuk:

mengamalkan, menjaga, dan menyebarkan ajaran Islam faham Ahlussunah Waljama’ah Annahdliyah dalam semua proses pendidikan dan kehidupan sehari-hari; dan
menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikannya masing- masing.

Pasal 8

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Peserta Didik mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Perkumpulan

Pasal 9

Perkumpulan berhak mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perkumpulan berkewajiban membina dan membantu pelaksanaan pendidikan dan penyelenggaraannya dengan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

BAB V - Jalur, Jenjang, Dan Jenis Pendidikan

Bagian Kesatu Jalur Pendidikan

Pasal 11

(1) Jalur Pendidikan Nahdlatul Ulama terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

(2) Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal diselenggarakan berdasarkan standar input, proses, dan output.

Paragraf 1 Pendidikan Formal

Pasal 12

(1) Pendidikan Formal dilaksanakan di sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi.

(2) Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Paragraf 2 Pendidikan Nonformal

Pasal 13

(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

(3) Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

(5) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 3 Pendidikan Informal

Pasal 14

(1) Pendidikan Informal dilakukan secara mandiri oleh perorangan, keluarga, atau lingkungan warga, yang tidak terstruktur dan tidak terlembaga secara formal.

(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Nahdlatul Ulama.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan informal diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Bagian Kedua Jenjang Pendidikan

Pasal 15

(1) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat usia dan kedalaman materi pendidikan.

Paragraf 1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 16

(1) Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penanaman nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, pengembangan sikap, dan kepribadian berlandaskan ajaran Islam faham Ahlus Sunnah waL Jama’ah an Nahdliyah.

(2) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

(3) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

(4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lainnya.

(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Pengasuhan Anak, Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lainnya.

(6) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dalam kerangka keluarga maslahah dan/atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan warga.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan anak usia dini diatur dalam pedoman tata kelola LP Maarif NU.

Paragraf 2 Pendidikan Dasar

Pasal 17

(1) Pendidikan Dasar merupakan lanjutan dari Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal.

(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah, Muadalah Ula, Pendidikan Diniyah Formal Ula, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Muadalah Wustha, Pendidikan Diniyah Formal Wustha, dan/atau Pendidikan Khusus (SD Luar Biasa/SMP Luar Biasa).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Dasar diatur dalam peraturan Tata Kelola LP Ma’arif NU.

Paragraf 3 Pendidikan Menengah

Pasal 18

(1) Pendidikan Menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan dan Warga Nahdlatul Ulama.

(2) Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Muadalah Ulya, Pendidikan Diniyah Formal Ulya, dan/atau Pendidikan Khusus (SMA Luar Biasa).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Menengah diatur dalam pedoman tata kelola LP Ma’arif NU.

Paragraf 4 Pendidikan Tinggi

Pasal 19

(1) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah Pendidikan Menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, profesi, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Nahdlatul Ulama.

(2) Pendidikan Tinggi di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama diselenggarakan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional berlandaskan Ahlussunah Waljama’ah Annahdliyah.

Pasal 20

(1) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama wajib memiliki Statuta.

(2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan umum, identitas, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi berdasarkan Ahlussunah Waljamaah Annahdliyah, tata kelola dan tata pamong, sistem penjaminan mutu internal, bentuk dan tata cara penetapan peraturan, pendanaan dan kekayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Pasal 21

(1) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, ma’had ‘aly, institut, dan universitas.

(2) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.

Pasal 22

(1) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program Pendidikan Tinggi dapat memberikan gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

(2) Gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi.

(3) Penyelenggara Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi yang memiliki program doktor atau doktor terapan berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, keagamaan, teknologi, kemasyarakatan, kebudayaan, dan/atau seni.

Pasal 24

(1) Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama dapat mengangkat guru besar/profesor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Sebutan guru besar/profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama.

Pasal 25

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Ahlussunah Waljama’ah Annahdliyah.

(2) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama dapat memperoleh sumber dana dari pemerintah, perkumpulan, dan masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

Pasal 26

(1) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(2) Lulusan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi, dan terbukti merupakan plagiat atau jiplakan dapat dicabut gelarnya.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai perguruan tinggi Nahdlatul Ulama diatur dalam pedoman tata kelola Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama.

Bagian Ketiga Jenis Pendidikan

Pasal 28

(1) Jenis pendidikan merupakan penyelenggaraan pendidikan Nahdlatul Ulama berdasarkan rumpun keilmuan atau spesifikasi keahlian yang akan diperoleh Peserta Didik.

(2) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, serta pendidikan pesantren,.

Paragraf 1 Pendidikan Umum

Pasal 29

(1) Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(2) Pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan agar peserta didik memiliki wawasan yang menyeluruh mengenai segala aspek kehidupan dan memiliki kepribadian yang utuh berlandaskan Ahlussunah Waljama’ah Annahdliyah.

Paragraf 2 Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

(1) Sesuai dengan UU Sisdiknas: Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(2) Pendidikan keagamaan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama berbentuk madrasah diniyah atau bentuk lain yang serupa.

(3) Pendidikan keagamaan pada satuan Pendidikan Nahdlatul Ulama harus berlandaskan Ahlussunah Waljama’ah Annahdliyah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan keagamaan Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 3 Pendidikan Kejuruan

Pasal 31

(1) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

(2) Pendidikan kejuruan Nahdlatul Ulama mempunyai tujuan untuk menyiapkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, mampu bekerja dan mampu bersaing dalam proses pekerjaannya, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha maupun dunia industri, dan menghasilkan pendidik atau pelatih di bidang teknologi kejuruan yang memiliki jiwa kewirausahaan berlandaskan Ahlussunah Waljama’ah Annahdliyah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan kejuruan Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 4 Pendidikan Akademik

Pasal 32

(1) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Pendidikan akademik di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan akademik Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 5 Pendidikan Profesi

Pasal 33

(1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

(2) Lulusan pendidikan profesi berhak mendapatkan surat tanda lulus profesi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan profesi Nahdlatul Ulama diatur dengan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 6 Pendidikan Vokasi

Pasal 34

(1) Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang mempersiapkan peserta didik untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

(2) Pendidikan vokasi di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama mencakup program pendidikan diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat, magister terapan, dan doktor terapan).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan vokasi Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 7 Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 35

(1) Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(2) Pendidikan layanan khusus di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, adat daerah pedalaman, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan masyarakat khusus dan pendidikan layanan khusus Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 8 Pendidikan Pesantren

Pasal 36

(1) Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning.

(2) Pendidikan Pesantren berbentuk pendidikan formal dan/atau nonformal yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

(3) Pendidikan pesantren bisa dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dan/ atau tidak berjenjang.

(4) Pendidikan Pesantren Nahdlatul Ulama harus mengajarkan ajaran Islam faham Ahlussunah Waljamaah Annahdliyah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Pendidikan Pesantren Nahdlatul Ulama diatur dalam RMI NU.

Pasal 37

Jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Pesantren diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh Perkumpulan atau Warga Nahdlatul Ulama.

BAB VI - Wajib Belajar

Pasal 38

(1) Setiap warga Nahdlatul Ulama yang berusia minimal 6 (enam) tahun mengikuti program Wajib Belajar.

(2) Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama menjamin terselenggaranya Wajib Belajar sampai dengan jenjang pendidikan menengah.

(3) Wajib Belajar merupakan tanggung jawab jam’iyah dan jama’ah Nadhlatul Ulama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB VII - Tata Kelola Kelembagaan Pendidikan Nahdlatul Ulama

Bagian Kesatu Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan

Pasal 39

(1) Pelaksana dan penyelenggara pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang dimiliki oleh Perkumpulan atau Warga Nahdlatul Ulama merupakan badan hukum perkumpulan Nahdlatul Ulama yang bernama Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.

(2) Pelaksana dan penyelenggara pendidikan yang dimiliki oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau pihak lain yang berafiliasi dengan Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah Lembaga yayasan di bawah pembinaan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(3) Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan pesantren dibentuk oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya masing-masing.

(4) Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama pada pendidikan tinggi dan pendidikan nonformal dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(5) Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama berkoordinasi dan bersinergi dengan:

RMI NU untuk pendidikan pesantren dan pendidikan nonformal
Muslimat NU untuk jenjang pendidikan anak usia dini
LP Ma’arif NU untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
LPTNU untuk jenjang pendidikan tinggi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan Nahdlatul Ulama

Pasal 40

Satuan pendidikan NU terdiri atas:

Satuan pendidikan yang didirikan oleh Perkumpulan; dan
Satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh Jama’ah.

Pasal 41

(1) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dikelola oleh:

RMI NU
Muslimat NU
LP Ma’arif NU; dan
LPT NU

(2) RMI NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengelola pesantren dan pendidikan keagamaan.

(3) Muslimat NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengelola pendidikan usia dini.

(4) LP Ma’arif NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengelola pendidikan dasar, dan menengah.

(5) LPT NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengelola pendidikan tinggi.

Pasal 42

(1) Pesantren yang didirikan oleh RMI NU mencantumkan nama RMI NU, sedangkan afiliasinya mencantumkan nama afiliasi RMI NU.

(2) Pendidikan usia dini yang didirikan oleh Muslimat NU mencantumkan nama Muslimat NU, sedangkan afiliasinya mencantumkan nama afiliasi Muslimat NU.

(3) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh LP Ma’arif NU mencantumkan nama LP Ma’arif NU, sedangkan afiliasinya mencantumkan nama afiliasi LP Ma’arif NU.

(4) Satuan pendidikan tinggi yang didirikan oleh LPT NU mencantumkan nama LPT NU, sedangkan afiliasinya mencantumkan nama afiliasi LPT NU.

Bagian Ketiga Kepemimpinan Satuan Pendidikan

Paragraf 1 Pengangkatan dan Tugas

Pasal 43

(1) Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diangkat oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atas usulan Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama.

(2) Kepala sekolah/madrasah untuk SD/MI dan SMP/MTs milik Jamiyah diangkat oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Kepala sekolah/madrasah SMA/MA/SMK/MAK milik jamiyah diangkat oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

(3) Kepala sekolah/madrasah untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK milik jama’ah diangkat oleh Badan penyelenggara masing-masing atas persetujuan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

(4) LP Ma’arif dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon kepala sekolah/madrasah.

(5) RMI NU dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon pimpinan pendidikan pesantren/mudir ma’had aly dari pesantren yang tercatat sebagai anggota RMI NU.

(6) Kepala Madrasah Diniyah tingkat Ula dan Wustha diangkat oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atas usul Pengurus Cabang Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah Nahdlatul Ulama, dan kepala Madrasah Diniyah Tingkat Ulya diangkat oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atas usul Pengurus Wilayah Rabithah Ma’ahid al- Islamiyah Nahdlatul Ulama.

(7) Pemimpin Perguruan Tinggi yang badan hukum penyelenggaranya perkumpulan Nahdlatul Ulama diangkat oleh Pengurus Besar Nadhlatul Ulama atas usul Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.

(8) Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon pemimpin perguruan tinggi.

(9) Pimpinan satuan pendidikan yang badan penyelenggaranya perkumpulan Nahdlatul Ulama bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama dengan membuat laporan tahunan.

(10) Pimpinan satuan pendidikan bertugas menyusun kurikulum pendidikan dengan dibantu oleh tim yang dibentuk pada setiap satuan pendidikan.

(11) Pimpinan satuan pendidikan dasar dan menengah dalam mengembangkan kurikulum berkoordinasi dengan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Lembaga Pendidikan setempat.

(12) Pimpinan satuan pendidikan pada perguruan tinggi dalam tugasnya menyusun kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

(13) Pimpinan satuan pendidikan bertanggung jawab dalam pengelolaan pembiayaan satuan pendidikan.

(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah/madrasah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Lembaga Pendidikan Ma’arif.

Paragraf 2 Syarat dan Lama Jabatan

Pasal 44

(1) Kepala Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal minimal berpendidikan strata satu (S1) atau Marhalah Ula (M1).

(2) Mudir ma’had aly minimal berpendidikan strata 2/Marhalah Tsaniyah (M2) atau Kyai yang memperoleh rekognisi setingkat strata 2.

(3) Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini minimal berpendidikan strata satu (S1) atau setara.

(4) Kepala Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah minimal berpendidikan strata satu (S1) atau setara dengan diutamakan bersertifikat pendidik.

(5) Rektor, Ketua, dan Direktur perguruan tinggi minimal berpendidikan strata tiga (S3).

(6) Masa jabatan Rektor, Ketua, Direktur, Mudir dan Kepala selama 4 (empat) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VIII - Standar Nasional Pendidikan

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

(1) Standar Nasional Pendidikan Nahdlatul Ulama terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

(2) Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Nasional Pendidikan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan ajaran Islam faham Ahlussunah Waljama’ah an Nahdliyah.

(4) Standar Nasional Pendidikan Nahdlatul Ulama digunakan sebagai acuan oleh Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama dalam pengembangan kurikulum, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 46

(1) Pengembangan standar pendidikan anak usia dini, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan pencapaiannya dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama sesuai lokasi masing-masing.

(2) Pengembangan standar pendidikan dasar dan menengah, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan pencapaiannya dilaksanakan oleh LP Maarif NU.

(3) Pengembangan standar pendidikan pesantren, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan pencapaiannya dilaksanakan oleh RMI NU.

(4) Pengembangan standar pendidikan tinggi, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan pencapaiannya dilaksanakan oleh LPTNU.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 47

(1) Kurikulum setiap jenjang pendidikan Nahdlatul Ulama mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diintegrasikan dengan standar pendidikan Nahdlatul Ulama yang dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan Peserta Didik.

(2) Kurikulum pendidikan Nahdlatul Ulama disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

peningkatan iman dan takwa berdasarkan ajaran Islam faham Ahlussunnah waL Jamaah an Nahdliyah
peningkatan akhlak mulia
peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
keragaman potensi daerah dan lingkungan
tuntutan pembangunan daerah dan nasional
tuntutan dunia kerja
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; dan
dinamika perkembangan global.

(3) Kurikulum pendidikan Nahdlatul Ulama wajib memuat bahan pembelajaran yang relevan dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia dengan mengintegrasikan pendidikan Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah An Nahdliyah.

Pasal 48

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan Nahdlatul Ulama mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan..

(2) Pendidikan Islam berdasarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah an Nahdliyah merupakan muatan wajib kurikulum di setiap jenis dan jenjang pendidikan Nahdlatul Ulama.

(3) Kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan pesantren di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi lembaganya masing-masing.

(4) Kurikulum pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama dikembangkan secara fleksibel, relevan dan kontekstual oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studinya.

Bagian Ketiga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 49

(1) Pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini berpendidikan sarjana, diutamakan sarjana kependidikan atau psikologi.

(2) Pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah minimal berpendidikan sarjana sesuai dengan bidang yang diajarkan.

(3) Pendidik pada Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal minimal berpendidikan Muadalah Ulya/Pendidikan Diniyah Formal Ulya.

(4) Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi minimal berpendidikan magister sesuai dengan bidang yang diajarkannya.

(5) Pendidik pada Ma’had Aly minimal berpendidikan Marhalah Ula (M1).

(6) Tenaga Kependidikan di Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama minimal lulusan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Diniyah Formal Ulya/Muadalah Ulya.

Pasal 50

Dalam hal Pendidik yang belum memiliki ijazah sarjana harus mengikuti program rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 51

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama diangkat oleh Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.

Pasal 52

(1) Promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, standar dan kriteria promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan diatur dalam peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 53

Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama wajib membina dan mengembangkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 54

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal di lingkungan Nahdlatul Ulama wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

(2) Perkumpulan Nahdlatul Ulama dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Lembaga masing-masing.

Bagian Kelima Pembiayaan Pendidikan

Paragraf 1 Tanggung Jawab Pembiayaan

Pasal 55

(1) Pembiayaan pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama menjadi tanggung jawab bersama antara Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama, masyarakat, dan pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pembiayaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 2 Sumber Pembiayaan Pendidikan

Pasal 56

(1) Sumber pembiayaan pada satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, ketersediaan dan keberlanjutan.

(2) Perkumpulan Nahdlatul Ulama mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan kebijakan perkumpulan.

Paragraf 3 Pengelolaan Biaya Pendidikan

Pasal 57

(1) Pengelolaan dan pengalokasian biaya pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama mengikuti ketentuan perkumpulan yang berlaku berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

(2) Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana di satuan pendidikan yang dikelolanya.

(3) Pengelolaan aset/kekayaan satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama mengacu pada Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta, Benda, dan Waqaf.

Bagian Keenam Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1 Umum

Pasal 58

(1) Pengelolaan pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal di lingkungan Nahdlatul Ulama mengikuti regulasi yang ditetapkan Pemerintah.

(2) Pengelolaan Satuan Pendidikan Nonformal di lingkungan Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama bersinergi dengan Pemerintah dan masyarakat.

(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat menentukan kebijakan dan standar pengelolaan pendidikan yang berlaku nasional dan/atau internasional untuk menjamin mutu pendidikan yang relevan dengan tuntutan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ciri khas pendidikan Nahdlatul Ulama.

Paragraf 2 Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan

Pasal 59

(1) Pendidikan Formal di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama menggunakan badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.

(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

(3) Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama bertujuan memastikan terselenggaranya pelayanan pendidikan bermutu yang menghasilkan generasi penerus bangsa yang relevan dengan cita-cita Nahdlatul Ulama.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB IX - Penjaminan Mutu Pendidikan

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 60

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihakpihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi pada satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama dilakukan terhadap peserta didik, program dan lembaga pendidikan.

(3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(4) Evaluasi pada satuan pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama dilakukan dengan sistem penjamin mutu internal.

(5) BPPP Nahdlatul Ulama melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan Nahdlatul Ulama.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi diatur dalam ketentuan lembaga pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 61

(1) Setiap Satuan Pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama wajib terakreditasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Akreditasi terhadap program dan Satuan Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 62

(1) Setiap Satuan Pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama wajib memberikan Ijazah dan sertifikasi kompetensi.

(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh Lembaga Sertifikasi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

(4) Sertifikat Profesi diberikan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

(5) Sertifikat Profesi diberikan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan pemberian ijazah, sertifikat kompetensi dan Sertifikat Profesi pada satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB X - Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 63

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama wajib menggunakan badan hukum perkumpulan Nahdlatul Ulama atau badan hukum yayasan dan memperoleh izin pemerintah.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan yang dilengkapi oleh Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.

(3) Dalam mendirikan lembaga Pendidikan, Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama mempertimbangkan kearifan lokal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB XI - Pemberhentian Pembinaan Dan Pembubaran Satuan Pendidikan

Pasal 64

(1) Satuan Pendidikan Formal tingkat Dasar dan Menengah yang didirikan oleh Jama’ah dapat diberhentikan atau keluar dari pembinaan Lembaga NU apabila:

penyelenggara pendidikan bubar
keluar atas permintaan sendiri; atau
diberhentikan oleh pengurus lembaga.

(2) Permintaan keluar atas permintaan sendiri dari pembinaan Lembaga NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Lembaga untuk mendapatkan persetujuan dari Pengurus Lembaga Tingkat Pengurus Besar NU.

(3) Kewenangan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:

pendidikan formal tingkat menengah dilakukan oleh Pengurus Tingkat Wilayah; dan
pendidikan formal tingkat dasar dilakukan oleh Pengurus Tingkat Cabang.

(4) Pemberhentian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.

Pasal 65

(1) Satuan Pendidikan Ma’arif yang didirikan oleh Lembaga NU dapat dibubarkan apabila:

terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari Pedoman Kerja Lembaga; atau
terbukti tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Nahdlatul Ulama.

(2) Pembubaran Satuan Pendidikan Ma’arif dilakukan oleh Pengurus Wilayah Lembaga berdasarkan verifikasi atas laporan yang disampaikan oleh Pengurus Lembaga Tingkat Cabang dan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengurus Lembaga Tingkat PBNU.

BAB XII - Pengawasan

Pasal 66

(1) Perkumpulan Nahdlatul Ulama bersama Pemerintah dan komite sekolah/madrasah serta pengelola pendidikan pesantren melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masingmasing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengawasan dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB XIII - Ketentuan Penutup

Pasal 67

Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 3 Rabiul Awal 1445 H 19 September 2023 M